PONOROGO, AKP.OR.ID, (26/07/2019) Pengurus Aliran Kebatinan “PERJALANAN” Dewan Musyawarah Daerah Kabupaten Ponorogo mengadakan kegiatan saresehan di Sanggar Marganing Rahayu, Ds. Nongkodono Kec. Kauman Kabupaten Ponorogo.
Selain kegiatan saresehan seperti biasanya, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN” dan evaluasi program organisasi yang sedang berjalan di Kabupaten Ponorogo, sehingga segala informasi dapat tersampaikan secara merata.
Kegiatan ini dihadiri oleh 38 orang, terdiri dari perwakilan pengurus 16 kecamatan di Kab. Ponorogo, 1 orang pengurus Provinsi, 3 orang pengurus Kabupaten Ponorogo juga dihadiri oleh beberapa warga.
Selain dari saresehan rutin dan menyampaikan informasi terkait hasil pleno yang diadakan oleh Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN”, ketua Kabupaten Ponorogo juga membahas permasalahan yang ada di daerahnya, yaitu beberapa warga penghayat yang mempunyai identitas ganda dan warga penghayat yang ber-organisasi ganda, sehingga perlu adanya pendataan ulang secara merata dan sosialisasi kepada warga serta koordinasi antara ketua penghayat yang ada di Kabupaten Ponorogo agar tidak terjadi lagi warga penghayat yang memiliki kartu identitas ganda.
Dalam kegiatan saresehan tersebut, juga terdapat poin-poin hasil musyawarah yang telah disepakati terkait kegiatan di organisasi, diantaranya:
Dewan Musayawarah Daerah Kabupaten Ponorogo mendukung hasil keputusan pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN”.
Melaksanakan registrasi ulang warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN” dalam rangka penyusunan buku induk.
Membuat kartu tanda pengenal setelah melaksanakan registrasi di tiap-tiap kecamatan.
Kegiatan 1 Sura 1953 Saka Indonesia, akan digelar tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
Kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Aliran Kebatinan “PERJALANAN” ke-92 tingkat Kab. Ponorogo akan dilaksanakan di Sanggar Marganing Rahayu Kabupaten Ponorogo.
Kegiatan ini ditutup dengan tanya jawab antara warga yang hadir dan obrolan-obrolan mengenai ajaran Kebatinan “PERJALANAN”.
SEMARANG, AKP.OR.ID –Sabtu (6/7/2019) bertempat di sekretariat Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan Perjalanan Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus kediaman Pak Tri Hartopo selaku Ketua DMD AKP Propinsi Jawa Tengah, berlangsung Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan. Dihadiri oleh 42 peserta, yang mewakili DMD Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, sedangkan DMD Propinsi Lampung berhalangan hadir dalam rapat Pleno tersebut.
Rapat Pleno yang dibuka oleh ketua umum AKP, Andri Hernandi, berfokus pada pembahasan Persiapan Hari Ulang Tahun Aliran Kebatinan Perjalanan yang ke 92; penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953; persiapan kunjungan Studi Banding Dinas Kebudayaan dan MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta, Saresehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME, persiapan MUNAS MLKI; serta penjelasan dari Eswit Tanumiharja (Bendahara Umum) mengenai keputusan Iuran Wajib dan Pembuatan Kartu Tanda Warga (KTW).
“Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Barat menyetujui besaran Iuran Wajib serta biaya pembuatan KTW”. Lanjutnya lagi “Untuk pembiayaan HUT AKP ke 92 perlu adanya keseimbangan antar propinsi, jadi saya mengusulkan untuk pembiayaan dilakukan secara Proporsional”. Ujar Ade Taryo selaku ketua DMD Propinsi Jawa Barat terkait Iuran KTW
Senada dengan DMD Jawa Barat, Budi Santoso selaku Ketua DMD Propinsi Jawa Timur menyatakan setuju mengenai besaran Iuran Wajib, KTW, dan usulan pembiayan HUT AKP dilakukan secara proporsional.
“Yang terpenting 1 Abad Perjalanan bisa menghasilkan SDM yang berprilaku pinter laku spritualnya” tambanya.
Dukungan penuh terkait besaran iuaran wajib ditunjukan oleh DMD Provinsi DKI yang diakui Haryadi selaku ketua DMD Provinsi DKI Jakarta yang diakuninya telah menghimpun iuran setelah terdapat informasi iuaran di WA Group DMP Pleno.
“Sudah sepantasnya kita bersama-sama membantu kegiatan organisasi yang saat ini sangat banyak… Apalagi visi dan misi organisasi kita kan akan meningkatan SDM yang berkarakter, bermartabat, dan berwawasan Pancasila serte menghidupkan ekonomi warga, jadi kita harus sama-sama berusaha untuk membantu kegiatan organisasi di pusat” ungkapnya.
Beda halnya sepeti yang diutarakan oleh Misan Jaya yang diberikan mandat surat kuasa dari M. Adis selaku ketua DMD Propinsi Banten, “mohon besaran Iuran Wajib lihat kembali di hasil Mubes kemarin”. Setelah mendapat penjelasan dari DMP mengenai kebutuhan pembiayaan organisasi maka DMD Propinsi Banten setuju dengan besaran biaya Iuran Wajib dan KTW. “Propinsi Banten memiliki 7 kota/kab yang kondisinya saat ini kewargaan masih banyak status prawarga” tambah Misan Jaya.
Selain itu, Tri Hartopo, selaku tuan rumah sekaligus ketua DMD Propinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa “warga kita memang umumnya masih merupakan warga perayaan, jadi setiap Suraan pasti dana itu terkumpul, tetapi kalau diminta untuk kegiatan organisasi relatif sulit, maka diperlukan strategi untuk mengumpulkan Iuran Wajib, yang terpenting adalah terkumpul”. Tri Hartopo menambahkan sambil tersenyum “Ada kalanya antara Iuran Wajib yang terkumpul lebih besar biaya transportasi untuk mengumpulkan Iuran wajib”. Namun diakhir pandangan dari DMD Propinsi Jawa Tengah, Tri Hartopo mengatakan bahwa “Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Tengah menyetujui atas besaran biaya Iuran Wajib dan KTW serta biaya HUT dilakukan secara proposional”. “Saya mengusulkan untuk memberikan Delegasi atau Mandat kepada Jawa Barat dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang banyak dilakukan di kota dan Kabupaten Bandung” imbuh Tri Hartopo diakhir memberikan pandangannya dalam Rapat Pleno Pusat tersebut.
Usai pembahasan mengenai HUT AKP, iuran wajib dan KTW, maka kegiatan diserahkan kepada Adang Amung selaku Penasehat Pusat AKP untuk memandu jalannya rapat dalam penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953 yang akan datang.
“Candra Sangkala itu harus merupakan solusi dan berupa kata-kata yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan membentuk sebuah kalimat yang mempunyai makna” ungkapnya.
Berbagai ide bermunculan dari tiap DMD menandakan keinginan untuk memberikan yang terbaik , adapun usulan tersebut diantaranya Adju Djuhana, sebagai sesepuh Jawa Barat mewakili DMD Propinsi Jawa Barat memberikan usulan candra sangkala yaitu “Wignya Pancakara Kusumaning Bangsa”, sementara itu Misan Jaya dari DMD Propinsi Banten memberikan usulan candra sangkala “Kawruh Pandawa Hambuka Jagat”. Misan Jaya memberikan paparan cukup lengkap dan memberikan tulisan mengenai penjelasan candra sangkala tersebut. DMD DKI yang dijelaskan oleh Haryadi mengusulkan candra sangkala “Satria Wicaksana Marganing Kamulyan”. Tri Hartopo mengusulkan candra sangkala mendatang yang berdasarkan candra sangkala sebelumnya adalah “Wahyu Suci Amurba Jagat”, sementari itu dari terdapat usulan dari Kabupaten Klaten dari hasil meditasi dengan usulan candra sangkala “Wahyuning Pandawa Ambuka Kasunyatan”. Dan terakhir dari DMD Jawa Timur, Budi Santoso mengusulkan candra sangkala Trus Ambuka Wiwaraning Urip”.
“Pada penentuan candra sangkala kali ini saya sangat sulit untuk memutuskannya, karena semua yang diusulkan mempunyai makna yang sama dan luhur” lanjut Adang Amung.
setelah mendapatkan saran pandang dari peserta Pleno memutuskan candra sangkala untuk tahun baru Saka Indonesia adalah “WAHYUNING SUCI AMBUKA JAGAT”. Semua agenda selesai dibahas dan diputuskan disemarang pada Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, akhir kata ditutup dengan Rahayu…Rahayu… Rahayu… Tiba-tiba terdengar suara “Saya setuju atas semua hasil keputusan Pleno” kata Suryata selaku ketua DMD Propinsi DIY yang terlambat hadir pada acara rapat Pleno DMP. Hasil keputusan Pleno dibuat Surat Keputusannya dan disebarkan melalui media sosial whatsapp ke masing-masing DMD Propinsi.
BANDUNG, AKP.OR.ID – Pakar Sejarah Universitas Indonesia (UI) yaitu Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Beliau bersama 4 orang tim asisten peneliti yang salah satunya bernama Dian Yasmin adalah mahasiswa program Doktor selepas menghadiri kegiatan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bertemu dengan Ketua Umum Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP), Andri Hernandi.
Prof. Susanto Zuhdi mengatakan sangat senang bisa bertemu dengan pimpinan AKP sekaligus ingin mengetahui lebih dalam mengenai AKP terutama terkait dengan sejarah AKP di Kranggan Bekasi. Beliau menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana sejarahnya singkat hingga AKP bisa ke Kranggan dan dapat eksis di sana. Sebelumnya, Prof. Susanto Zuhdi bersama timnya terutama Dian Yasmin bertemu dengan sesepuh buhun Kranggan serta beberapa pengurus AKP tingkat kota Bekasi, yaitu Ade Witarsa.
Selain itu, tim peneliti terdapat beberapa pertanyaan lain mengenai pewarisan nilai dalam AKP, sistem kepercayaan, budaya, identitas, ritual serta cara mempertahankan ajaran AKP di tengah dinamisnya modernisasi masyarakat. Menurut Andri Hernandi, penjelasan itu tertulis dalam buku Budaya Spiritual AKP. Pada kesempatan itu pula, Andri Hernandi, memberikan oleh-oleh kepada Prof. Susanto Zuhdi berupa buku Budaya Spiritual Aliran Kebatinan Perjalanan. Prof. Susanto berpendapat seharusnya sejarah ketokohan pencetus AKP (Mei Kartawinata, Rasyid, dan Sumitra) ini dapat dibukukan menjadi sejarah, karena kalau dilihat dari sejarah Mei Kartawinata sangat erat hubungannya dengan jaman pergerakan saat Belanda. Kemudian putranya yang bernama Ikrat Rustama Kartawinata juga merupakan tokoh yang masuk dalam kegiatan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Tak terasa waktu menunjukan pukul 18.00, rombongan peneliti sejarah, Prof. Susanto Zuhdi bersama rombongan akhirnya berpamitan dan meninggalkan tempat pertemuan tersebut.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakekatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis, dan holistik. Sila per sila yang tersusun adalah satu kesatuan yang bulat, utuh, dan hirarkis, sehingga dapat diartikan sebagai suatu sistem filsafat. Didasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. [1]
Dikutip dari laman resmi Kemendagri, penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat diperdebatkan di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasalnya, sikap pemerintah terhadap Pancasila ambigu. Pada tahun 1970, pemerintah orde baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak masa pemerintahan orde baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Notosusanto melalui buku Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik. Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. [2]
MENGAPA TANGGAL 1 JUNI YANG DIPILIH? – Pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam hari-hari itu, ada 3 orang tokoh yang memaparkan tentang dasar negara yakni Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Soekarno. [3]
Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi masih ada proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945.
Hari lahirnya pemikira Pancasila sebagai isi batin orang Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dijadikan hari libur Nasional 1 Juni 1945, seudah ada sejak zaman Bung Karno. Sumber: Facebook (Indonesia Jaman Dulu)
“Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara,” tulis perpres itu.
Rumusan yang disampaikan Soekarno pada waktu itu pun berbeda dengan susunan Pancasila yang kita kenal sekarang. Dasar negara yang disampaikan Bung Karno waktu itu secara berurutan yakni: Kebangsaan, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa–namanya ialah Pancasila,” tutur Soekarno dalam sidang BPUPKI seperti dikutip dalam buku Tjamkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara.
Oleh para anggota BPUPKI kemudian disepakati bahwa pidato Soekarno-lah yang menjawab pertanyaan sidang tentang apa dasarnya Indonesia merdeka. Setelah itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
“Pidato itu menarik perhatian anggota Panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu sidang mengangkat suatu Panitia Kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu,” tulis Muhammad Hatta tahun 1978 dalam Wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra seperti dilampirkan di buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia cetakan tahun 2011.
PPKI terdiri dari 9 orang dan dalam perjalanannya sempat merumuskan Piagam Jakarta. Tetapi kemudian isi dari Piagam Jakarta ditolak oleh perwakilan warga dari Indonesia timur. Sehingga pada 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Pancasila yang kita kenal sekarang ini seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa
Dua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Tiga: Persatuan Indonesia
Empat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
Lima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
PANCASILA: MAKNA KENYATAAN YANG HAKIKI BANGSA INDONESIA [4] – Memahami Pancasila pada dasarnya adalah salah satu upaya/pernyataan etis dari setiap warga negara yang secara sadar membebaskan segala atribut-atribut individualis-egois yang melekat pada dirinya. Dalam pada itu, kenyataan yang sesungguhnya telah memberikan gambaran bahwa Pancasila lahir sebagai perwujudan dari palsafah dan pandangan hidup bangsa. Pemahaman sila-sila dari Pancasila tidak dapat diartikan/dimaknai secara sendiri-sendiri, akan tetapi harus menyeluruh sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan tak terpisahkan satu sama lain. Memahami hanya salah satu sila dari Pancasila, sama artinya dengan memutus rantai ikatan sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga pengertiannya akan tidak sempurna. Oleh karena itu, memahami Pancasila berarti memahami kenyataan yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya tentang hakikat hidup.
Adapun untuk memahami Pancasila, tentunya harus diawali dari sila :
KETUHANAN YANG MAHA ESA ~ Pengakuan mutlak bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat disangkal lagi. Pengakuan ini bersumber pada kesadaran utuh bangsa Indonesia terhadap seluruh alam semesta yang tidak ada setitik lubang jarum pun yang tidak diliputi oleh Kuasa Tuhan Yang Maha Esa, tidak terkecuali dalam diri manusia yang seluruh anggota badannya diliputi oleh Kuasa Tuhan (Ke- Tuhan-an), seperti :
Mata dengan awasnya
Kuping dengan dengarnya
Hidung dengan ciumnya
Otak dengan ingatnya
Hati dengan pikirnya
Mulut dengan ucapnya
Kaki dengan langkahnya
Tangan dengan obahnya
Saraf dengan rasanya
Ataupun ada pepatah/sastra pujangga mengatakan :
“ Kekayon rineka jalma, nggoleki kang anggoleki, dalang murba wayang, wayang murba dalang, nayaga wali sasanga, dalangna sang wali tunggal, tinongton anu nongtonna“.
Bila sepenggal kata yang digarisbawahi tersebut diartikan “… mencari yang mencarinya …“ yang bermakna manusia mencari Tuhan dengan segala kekuasaanNYa yang melekat dalam dirinya, maka janganlah samar dan keliru bahwa ADANYA Tuhan Yang Maha Esa NYATA yang meliputi seluruh yang telah dijadikanNya.
“Kuring percaya Gusti Nu Maha Suci geus ngajadikeun dunya katut pangeusina, ku ayana dunya katut pangeusina teh geus ngajadikeun lantaran ayana kuring sarerea“
Dari kutipan bahasa Sunda di atas pun, kiranya cukup dipahami tentang pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedekat apapun urat nadi dengan leher, masih ada antaranya. Akan tetapi Tuhan dengan seluruh mahlukNya sungguh tiada antaranya. Dengan demikian, kedudukan manusia adalah sebagai abdi Tuhan (Kawula Gusti), yaitu menjalankan darma dan karma untuk mengelola (Mardi) segala apa yang ada tersebut (Ika) atas dasar kesucian, tanpa ada kebohongan (jujur).
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB ~ Manusia sebagai mahluk yang paling mulia harus dapat memperlihatkan citra kemuliaanya itu. Kemuliaan itu hanya dapat terwujud dari perbuatannya yang berdasar pada sifat-sifat Tuhan Yang Maha Belas Kasih. Sifat belas kasih melahirkan peradaban manusia, dan menjadi ciri utama perikehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya perikemanusiaan adalah bagaimana manusia yang satu memandang diri manusia lain seperti memandang dirinya sendiri (mencintai sesama secara adil). Sikap ini tumbuh atas dasar keinsafan batin terhadap kenyataan bahwa diri manusia yang berasal dari sari-pati (Kama) tanah air (Nusa) sebagai tumpah darah (haribaan) yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya sehingga kecukupan sandang, pangan, dan papan, tempat dimana ia lahir, hidup, dan berpulang (Pulih ka jati, pulang ka asal).
PERSATUAN INDONESIA ~ Semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi pertiwi merupakan kesadaran seluruh rakyat. Kemerdekaan Indonesia dicapai atas perjuangan seluruh rakyat yang dilakukan secara bersama-sama tanpa terkecuali, bergotong royong, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan dalam suasana kerukunan tanpa memandang golongan, suku, agama, adat istiadat, pangkat dan kedudukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, bilamana negara kita yang sudah merdeka ini, segala aturan negara hanya dikuasai/melindungi atas satu golongan/kelompok masyarakat tertentu, maka hal ini jauh dari kenyataan dan bahkan kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan tidak jadi. Jiwa Persatuan Indonesia adalah kebangsaan yang bulat, yaitu kesadaran memiliki harga diri, bangsa, tanah air, adat istiadat, negara dan pemerintahan sendiri, serta tidak ada sedikitpun itikad untuk meninggalkan kebudayaan yang berasal dari leluhur bangsa sendiri. Karena, kesemuanya itu bukanlah suatu kebetulan ataupun pemberian dari bangsa lain, namun sesungguhnya bangsa Indonesia terlahir atas Kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. ~ Sebagai bangsa yang merasa memiliki negara yang berdaulat, sudah barang tentu harus taat dan patuh terhadap undang-undang dasar negaranya sendiri, sebagaimana undang-undang dasar itu dibuat dengan sebaik-baiknya (disepakati oleh seluruh rakyat) dan disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan. Jiwa rakyat adalah sebaik-baiknya warga negara yang taat dan patuh terhadap negara dan pemerintahannya sendiri yang dibentuk secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Begitupun sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah (Suara Rakyat adalah suara Tuhan). Oleh karena itu, secara konstitusional tidak dapat dipertanggungjawabkan, apabila diantara kita ada yang berkehendak untuk tidak menerima kemauan dari sebagian, meski sekecil apapun dari rakyat. Dengan kata lain, tidaklah konstitusional apabila kita memaksakan kemauan kita dengan tidak memperhatikan keinginan dan kepentingan sebagian, meski sekecil apapun dari rakyat.1 Pernyataan inilah yang merupakan dasar pelaksanaan musyawarah mufakat yang seutuhnya.
Untuk mewujudkan Kedaulatan Rakyat, maka setiap warga negara harus tertanam jiwa rela berkorban demi membela dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan.
1 Kutipan Pidato Politik Partai Permai oleh I. Rustama Kartawinata dalam sidang Konstituante,1955.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ~ Wujud Tuhan Yang Maha Esa nyata meliputi seluruh mahlukNya. Besar, kecil, atas, bawah, pria, wanita, tinggi, rendah, dan sebagainya. Sungguhpun segala keadaan itu sudah menjadi KEADILAN Tuhan yang tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena semua berasal dariNya. Keadilan Tuhan merupakan hukumNya yang tidak bisa ditawar lagi. Maka Keadilan Tuhan harus menjadi sumber hukum masyarakat-sosial (abdi-abdi Gusti) yang benar-benar BENAR. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat terwujud oleh masyarakat Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menerima KodratNya ( boga rasa, rumasa tur tumarima) sebagai bangsa Indonesia, dan senantiasa secara bersama-sama mencari jalan keselamatan bagi seluruh mahluk Tuhan (Kawula Gusti).
MASA DEPAN BANGSA INDONESIA [4] – Masa depan bangsa terletak pada kemauan seluruh warga negaranya. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, sudah seyogyanya setiap warga negara dapat mengetahui, memahami dan mempunyai itikad untuk melaksanakan segala aturan dengan sebaik-baiknya, supaya :
Sehat (cageur) dirinya, memiliki harga diri dan rasa yang sejati
Bajik/Bijak (bageur) perilakunya, menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan penghidupan semua umat Tuhan berlaku hukum “Hanyakra Manggilingan”, sehingga mau menghormati dan menghargai sesama.
Benar (bener) pengetahuannya, menerima kenyataaan yang hakiki, dan tidak akan menngakui hak kepunyaan orang lain, kecuali milik pribadinya sendiri.
Pintar (pinter) Akunya, tidak melakukan perbuatan yang tidak wajib, serta kukuh teguh sebagai :
Orang; tidak menuruti nafsu, melepas amarah.
Manusia; cinta kasih terhadap sesama.
Bangsa; hidup rukun dengan sesama, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menjunjung tinggi kemerdekaan, kedaulatan rakyat dan negara, Sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana.
Kawula Nagara; taat dan patuh terhadap segala peraturan dan perudang-undangan negara, tidak melakukan Ma-7: Main, Maling, Madon, Mabok, Madat, Mangani, Mateni.
Kawula Gusti; menerima Kodrat dan Iradat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi hidup dan penghidupan kepada seluruh umat secara adil tidak membeda-bedakan.
Sudah jelas kiranya, tidaklah berlebihan jikalau Pancasila merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dipungkiri keberadaanya dalam nafas dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menghampari seluas-luasnya bumi persada, dan menaungi cakrawala langit Indonesia, dimana seluruh bangsa Indonesai yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dapat hidup secara damai, aman dan sentosa, jauh dari segala iri dengki dan pertentangan. Maka Pancasila adalah makna kenyataan hakiki bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Mardika. Mardika hidup di tanah airnya sendiri, Mardika memakai cara, ciri, adat, budaya, dan bahasanya sendiri, Mardika untuk menentukan nasibnya sendiri. Mardika dari segala belenggu penjajahan lahir dan batin (Mardika tina pangbobodo, pangbibita, panyingsieunan, jeung pamaksaan).
Barang siapa yang tidak mau mengakui dan melaksanakan Pancasila, berarti bukan warga negara. Dan barang siapa yang tidak mencintai nusa, bangsa, budaya, dan bahasanya sendiri, itu berarti yang disebut Mardika itu tidak ada.
