Menenggok Kegiatan Pleno Dewan Musyawarah Pusat di Semarang

SEMARANG, AKP.OR.ID –Sabtu (6/7/2019) bertempat di sekretariat Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan Perjalanan Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus kediaman Pak Tri Hartopo selaku Ketua DMD AKP Propinsi Jawa Tengah, berlangsung Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan. Dihadiri oleh 42 peserta, yang mewakili DMD Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, sedangkan  DMD Propinsi Lampung berhalangan hadir dalam rapat Pleno tersebut.

Rapat Pleno yang dibuka oleh ketua umum AKP, Andri Hernandi, berfokus pada pembahasan Persiapan Hari Ulang Tahun Aliran Kebatinan Perjalanan yang ke 92; penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953; persiapan kunjungan Studi Banding Dinas Kebudayaan dan MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta, Saresehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME, persiapan MUNAS MLKI; serta penjelasan dari Eswit Tanumiharja (Bendahara Umum) mengenai keputusan Iuran Wajib dan Pembuatan Kartu Tanda Warga (KTW).

“Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Barat menyetujui besaran Iuran Wajib serta biaya pembuatan KTW”. Lanjutnya lagi “Untuk pembiayaan HUT AKP ke 92 perlu adanya keseimbangan antar propinsi, jadi saya mengusulkan untuk pembiayaan dilakukan secara Proporsional”. Ujar Ade Taryo selaku ketua DMD Propinsi Jawa Barat terkait Iuran KTW

Senada dengan DMD Jawa Barat, Budi Santoso selaku Ketua DMD Propinsi Jawa Timur menyatakan setuju mengenai besaran Iuran Wajib, KTW, dan usulan pembiayan HUT AKP dilakukan secara proporsional.

“Yang terpenting 1 Abad Perjalanan bisa menghasilkan SDM yang berprilaku pinter laku spritualnya” tambanya.

Dukungan penuh terkait besaran iuaran wajib ditunjukan oleh DMD Provinsi DKI yang diakui Haryadi selaku ketua DMD Provinsi DKI Jakarta yang diakuninya telah menghimpun iuran setelah terdapat informasi iuaran di WA Group DMP Pleno.

“Sudah sepantasnya kita bersama-sama membantu kegiatan organisasi yang saat ini sangat banyak… Apalagi visi dan misi organisasi kita kan akan meningkatan SDM yang berkarakter, bermartabat, dan berwawasan Pancasila serte menghidupkan ekonomi warga, jadi kita harus sama-sama berusaha untuk membantu kegiatan organisasi di pusat” ungkapnya.

Beda halnya sepeti yang diutarakan oleh Misan Jaya yang diberikan mandat surat kuasa dari M. Adis selaku ketua DMD Propinsi Banten, “mohon besaran Iuran Wajib lihat kembali di hasil Mubes kemarin”. Setelah mendapat penjelasan dari DMP mengenai kebutuhan pembiayaan organisasi maka DMD Propinsi Banten setuju dengan besaran biaya Iuran Wajib dan KTW. “Propinsi Banten memiliki 7 kota/kab yang kondisinya saat ini kewargaan masih banyak status prawarga” tambah Misan Jaya.

Selain itu, Tri Hartopo, selaku tuan rumah sekaligus ketua DMD Propinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa “warga kita memang umumnya masih merupakan warga perayaan, jadi setiap Suraan pasti dana itu terkumpul, tetapi kalau diminta untuk kegiatan organisasi relatif sulit, maka diperlukan strategi untuk mengumpulkan Iuran Wajib, yang terpenting adalah terkumpul”. Tri Hartopo menambahkan sambil tersenyum “Ada kalanya antara Iuran Wajib yang terkumpul lebih besar biaya transportasi untuk mengumpulkan Iuran wajib”. Namun diakhir pandangan dari DMD Propinsi Jawa Tengah, Tri Hartopo mengatakan bahwa “Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Tengah menyetujui atas besaran biaya Iuran Wajib dan KTW serta biaya HUT dilakukan secara proposional”. “Saya mengusulkan untuk memberikan Delegasi atau Mandat kepada Jawa Barat dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang banyak dilakukan di kota dan Kabupaten Bandung” imbuh Tri Hartopo diakhir memberikan pandangannya dalam Rapat Pleno Pusat tersebut.

Usai pembahasan mengenai HUT AKP, iuran wajib dan KTW, maka kegiatan diserahkan kepada Adang Amung selaku Penasehat Pusat AKP untuk memandu jalannya rapat dalam penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953 yang akan datang.

“Candra Sangkala itu harus merupakan solusi dan berupa kata-kata yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan membentuk sebuah kalimat yang mempunyai makna” ungkapnya.

Berbagai ide bermunculan dari tiap DMD menandakan keinginan untuk memberikan yang terbaik , adapun usulan tersebut diantaranya Adju Djuhana, sebagai sesepuh Jawa Barat mewakili DMD Propinsi Jawa Barat memberikan usulan candra sangkala yaitu “Wignya Pancakara Kusumaning Bangsa”, sementara itu Misan Jaya dari DMD Propinsi Banten memberikan usulan candra sangkala “Kawruh Pandawa Hambuka Jagat”. Misan Jaya memberikan paparan cukup lengkap dan memberikan tulisan mengenai penjelasan candra sangkala tersebut. DMD DKI yang dijelaskan oleh Haryadi mengusulkan candra sangkala “Satria Wicaksana Marganing Kamulyan”. Tri Hartopo mengusulkan candra sangkala mendatang yang berdasarkan candra sangkala sebelumnya adalah “Wahyu Suci Amurba Jagat”, sementari itu dari terdapat usulan dari Kabupaten Klaten dari hasil meditasi dengan usulan candra sangkala “Wahyuning Pandawa Ambuka Kasunyatan”. Dan terakhir dari DMD Jawa Timur, Budi Santoso mengusulkan candra sangkala Trus Ambuka Wiwaraning Urip”.

“Pada penentuan candra sangkala kali ini saya sangat sulit untuk memutuskannya, karena semua yang diusulkan mempunyai makna yang sama dan luhur” lanjut Adang Amung.

setelah mendapatkan saran pandang dari peserta Pleno memutuskan candra sangkala untuk tahun baru Saka Indonesia adalah “WAHYUNING SUCI AMBUKA JAGAT”. Semua agenda selesai dibahas dan diputuskan disemarang pada Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, akhir kata ditutup dengan Rahayu…Rahayu… Rahayu…  Tiba-tiba terdengar suara “Saya setuju atas semua hasil keputusan Pleno” kata Suryata selaku ketua DMD Propinsi DIY yang terlambat hadir pada acara rapat Pleno DMP. Hasil keputusan Pleno dibuat Surat Keputusannya dan disebarkan melalui media sosial whatsapp ke masing-masing DMD Propinsi.