PONOROGO, AKP.OR.ID, (26/07/2019) Pengurus Aliran Kebatinan “PERJALANAN” Dewan Musyawarah Daerah Kabupaten Ponorogo mengadakan kegiatan saresehan di Sanggar Marganing Rahayu, Ds. Nongkodono Kec. Kauman Kabupaten Ponorogo.
Selain kegiatan saresehan seperti biasanya, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN” dan evaluasi program organisasi yang sedang berjalan di Kabupaten Ponorogo, sehingga segala informasi dapat tersampaikan secara merata.
Kegiatan ini dihadiri oleh 38 orang, terdiri dari perwakilan pengurus 16 kecamatan di Kab. Ponorogo, 1 orang pengurus Provinsi, 3 orang pengurus Kabupaten Ponorogo juga dihadiri oleh beberapa warga.
Selain dari saresehan rutin dan menyampaikan informasi terkait hasil pleno yang diadakan oleh Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN”, ketua Kabupaten Ponorogo juga membahas permasalahan yang ada di daerahnya, yaitu beberapa warga penghayat yang mempunyai identitas ganda dan warga penghayat yang ber-organisasi ganda, sehingga perlu adanya pendataan ulang secara merata dan sosialisasi kepada warga serta koordinasi antara ketua penghayat yang ada di Kabupaten Ponorogo agar tidak terjadi lagi warga penghayat yang memiliki kartu identitas ganda.
Dalam kegiatan saresehan tersebut, juga terdapat poin-poin hasil musyawarah yang telah disepakati terkait kegiatan di organisasi, diantaranya:
Dewan Musayawarah Daerah Kabupaten Ponorogo mendukung hasil keputusan pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan “PERJALANAN”.
Melaksanakan registrasi ulang warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN” dalam rangka penyusunan buku induk.
Membuat kartu tanda pengenal setelah melaksanakan registrasi di tiap-tiap kecamatan.
Kegiatan 1 Sura 1953 Saka Indonesia, akan digelar tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
Kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Aliran Kebatinan “PERJALANAN” ke-92 tingkat Kab. Ponorogo akan dilaksanakan di Sanggar Marganing Rahayu Kabupaten Ponorogo.
Kegiatan ini ditutup dengan tanya jawab antara warga yang hadir dan obrolan-obrolan mengenai ajaran Kebatinan “PERJALANAN”.
BANDUNG, AKP.OR.ID – Rabu (24/07/2019), sekretariat Aliran Kebatinan Perjalanan dikunjungi oleh Kasubdit Kelembagaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, dra. Wigati beserta jajarannya. “Kedatangan kami kesini adalah untuk melakukan koordinasi nanti dalam kegiatan Saresehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Bandung” imbuh Wigati mengawali pembicaraan. Kegiatan Saresehan Nasional (Sarnas) ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober hingga 25 Oktober 2019 di Bandung. Salah satu kegiatan Sarnas ini adalah adanya kunjungan lapangan ke organisasi kepercayaan yang ada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Salah satu kunjungannya adalah organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan. “Peserta sebagian akan berkunjung ke Pasewakan Aliran Kebatinan Perjalanan” kata Wigati. Rencananya, kegiatan Sarnas ini akan diikuti oleh 255 peserta terdiri dari unsur:
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
Dinas yang membidangi Kebudayaan;
Dinas Pendidikan;
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB);
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME;
Akademisi;
Budayawan;
Komnas Perempuan;
Komisi Ombudsman;
Lembaga Pemerhati Kepercayaan.
“Kami atas nama warga organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan sangat berterima kasih dan berbahagia atas rencana kunjungan ke tempat kami” imbuh Andri Hernandi. “Kami akan koordinasi dengan jajaran pengurus di Jawa Barat dan Kota dan Kabupaten Bandung” kata Andri Hernandi yang pada saat itu pula dihadiri pengurus Jawa Barat, Ade Taryo, Asep, serta Nandang pengurus kota Bandung, dan Husein pengurus kabupaten Bandung serta Adang Amung selaku Penasehat Pusat.
BANDUNG, AKP.OR.ID – Sabtu (13/07/2019) Sekretariat DMP AKP dikunjungi dua orang staf dari Dinas Kebudayaan DIY, Sutarya dan Dwi. Kedatangan tersebut membahas rencana Studi Banding pada 15 Agustus mendatang dari Dinas Kebudayaan dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI) Propinsi DIY. Di Sekretariat DMP AKP disambut oleh Ketua Umum, Andri Hernandi; Dewan Penasehat Pusat, Adang Amung; Ketua DMD Propinsi Jawa Barat, Ade Taryo, serta pinisepuh Jawa Barat, Mimin.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran staf dari Dinas Kebudayaan DIY dan sekaligus merasa terhormat bahwa organisasi kami dapat dikunjungi dalam rangka kegiatan Studi Banding Dinas Kebudayaan dan MLKI DIY” kata Andri Hernandi (Ketua Umum) membuka perbincangan awal dengan staf Dinas Kebudayaan DIY.
Seratus orang perwakilan gabungan dari Dinas Kebudayaan dan MLKI DIY akan bertolak dari DIY untuk mengikuti studi banding tersebut
“Perlunya persiapan yang matang agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, mohon DMD Propinsi Jawa Barat segera berkoordinasi dengan pengurus Kabupaten Bandung dan Kec. Ciparay” tambah Adang Amung memberikan saran pandang kepada ketua DMD Propinsi Jawa Barat.
Setelah diskusi dan semua Informasi disepakati, kedua Staf Dinas Kebudayaan meminta ijin pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju DIY.
SEMARANG, AKP.OR.ID –Sabtu (6/7/2019) bertempat di sekretariat Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan Perjalanan Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus kediaman Pak Tri Hartopo selaku Ketua DMD AKP Propinsi Jawa Tengah, berlangsung Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan. Dihadiri oleh 42 peserta, yang mewakili DMD Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, sedangkan DMD Propinsi Lampung berhalangan hadir dalam rapat Pleno tersebut.
Rapat Pleno yang dibuka oleh ketua umum AKP, Andri Hernandi, berfokus pada pembahasan Persiapan Hari Ulang Tahun Aliran Kebatinan Perjalanan yang ke 92; penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953; persiapan kunjungan Studi Banding Dinas Kebudayaan dan MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta, Saresehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME, persiapan MUNAS MLKI; serta penjelasan dari Eswit Tanumiharja (Bendahara Umum) mengenai keputusan Iuran Wajib dan Pembuatan Kartu Tanda Warga (KTW).
“Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Barat menyetujui besaran Iuran Wajib serta biaya pembuatan KTW”. Lanjutnya lagi “Untuk pembiayaan HUT AKP ke 92 perlu adanya keseimbangan antar propinsi, jadi saya mengusulkan untuk pembiayaan dilakukan secara Proporsional”. Ujar Ade Taryo selaku ketua DMD Propinsi Jawa Barat terkait Iuran KTW
Senada dengan DMD Jawa Barat, Budi Santoso selaku Ketua DMD Propinsi Jawa Timur menyatakan setuju mengenai besaran Iuran Wajib, KTW, dan usulan pembiayan HUT AKP dilakukan secara proporsional.
“Yang terpenting 1 Abad Perjalanan bisa menghasilkan SDM yang berprilaku pinter laku spritualnya” tambanya.
Dukungan penuh terkait besaran iuaran wajib ditunjukan oleh DMD Provinsi DKI yang diakui Haryadi selaku ketua DMD Provinsi DKI Jakarta yang diakuninya telah menghimpun iuran setelah terdapat informasi iuaran di WA Group DMP Pleno.
“Sudah sepantasnya kita bersama-sama membantu kegiatan organisasi yang saat ini sangat banyak… Apalagi visi dan misi organisasi kita kan akan meningkatan SDM yang berkarakter, bermartabat, dan berwawasan Pancasila serte menghidupkan ekonomi warga, jadi kita harus sama-sama berusaha untuk membantu kegiatan organisasi di pusat” ungkapnya.
Beda halnya sepeti yang diutarakan oleh Misan Jaya yang diberikan mandat surat kuasa dari M. Adis selaku ketua DMD Propinsi Banten, “mohon besaran Iuran Wajib lihat kembali di hasil Mubes kemarin”. Setelah mendapat penjelasan dari DMP mengenai kebutuhan pembiayaan organisasi maka DMD Propinsi Banten setuju dengan besaran biaya Iuran Wajib dan KTW. “Propinsi Banten memiliki 7 kota/kab yang kondisinya saat ini kewargaan masih banyak status prawarga” tambah Misan Jaya.
Selain itu, Tri Hartopo, selaku tuan rumah sekaligus ketua DMD Propinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa “warga kita memang umumnya masih merupakan warga perayaan, jadi setiap Suraan pasti dana itu terkumpul, tetapi kalau diminta untuk kegiatan organisasi relatif sulit, maka diperlukan strategi untuk mengumpulkan Iuran Wajib, yang terpenting adalah terkumpul”. Tri Hartopo menambahkan sambil tersenyum “Ada kalanya antara Iuran Wajib yang terkumpul lebih besar biaya transportasi untuk mengumpulkan Iuran wajib”. Namun diakhir pandangan dari DMD Propinsi Jawa Tengah, Tri Hartopo mengatakan bahwa “Secara prinsip DMD Propinsi Jawa Tengah menyetujui atas besaran biaya Iuran Wajib dan KTW serta biaya HUT dilakukan secara proposional”. “Saya mengusulkan untuk memberikan Delegasi atau Mandat kepada Jawa Barat dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang banyak dilakukan di kota dan Kabupaten Bandung” imbuh Tri Hartopo diakhir memberikan pandangannya dalam Rapat Pleno Pusat tersebut.
Usai pembahasan mengenai HUT AKP, iuran wajib dan KTW, maka kegiatan diserahkan kepada Adang Amung selaku Penasehat Pusat AKP untuk memandu jalannya rapat dalam penentuan Candra Sangkala 1 Sura 1953 yang akan datang.
“Candra Sangkala itu harus merupakan solusi dan berupa kata-kata yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan membentuk sebuah kalimat yang mempunyai makna” ungkapnya.
Berbagai ide bermunculan dari tiap DMD menandakan keinginan untuk memberikan yang terbaik , adapun usulan tersebut diantaranya Adju Djuhana, sebagai sesepuh Jawa Barat mewakili DMD Propinsi Jawa Barat memberikan usulan candra sangkala yaitu “Wignya Pancakara Kusumaning Bangsa”, sementara itu Misan Jaya dari DMD Propinsi Banten memberikan usulan candra sangkala “Kawruh Pandawa Hambuka Jagat”. Misan Jaya memberikan paparan cukup lengkap dan memberikan tulisan mengenai penjelasan candra sangkala tersebut. DMD DKI yang dijelaskan oleh Haryadi mengusulkan candra sangkala “Satria Wicaksana Marganing Kamulyan”. Tri Hartopo mengusulkan candra sangkala mendatang yang berdasarkan candra sangkala sebelumnya adalah “Wahyu Suci Amurba Jagat”, sementari itu dari terdapat usulan dari Kabupaten Klaten dari hasil meditasi dengan usulan candra sangkala “Wahyuning Pandawa Ambuka Kasunyatan”. Dan terakhir dari DMD Jawa Timur, Budi Santoso mengusulkan candra sangkala Trus Ambuka Wiwaraning Urip”.
“Pada penentuan candra sangkala kali ini saya sangat sulit untuk memutuskannya, karena semua yang diusulkan mempunyai makna yang sama dan luhur” lanjut Adang Amung.
setelah mendapatkan saran pandang dari peserta Pleno memutuskan candra sangkala untuk tahun baru Saka Indonesia adalah “WAHYUNING SUCI AMBUKA JAGAT”. Semua agenda selesai dibahas dan diputuskan disemarang pada Rapat Pleno Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, akhir kata ditutup dengan Rahayu…Rahayu… Rahayu… Tiba-tiba terdengar suara “Saya setuju atas semua hasil keputusan Pleno” kata Suryata selaku ketua DMD Propinsi DIY yang terlambat hadir pada acara rapat Pleno DMP. Hasil keputusan Pleno dibuat Surat Keputusannya dan disebarkan melalui media sosial whatsapp ke masing-masing DMD Propinsi.
